PERESMIAN GEDUNG PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG

 

gedung_tipikor       gedung_tipikor2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Selasa 20-Desember-2011,beralamat di jalan Dr Suratmo, Kaveling 174, Manyaran, Semarang Barat dilaksanakan peresmian Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  Semarang  yang  merupakan Gedung Pengadilan Tipikor yang pertama di Indonesia.  selama ini Sejak diresmikannya pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Jumat, 17 Desember 2010 proses pengadilan kasus tindak pidana korupsi wilayah hukum Jawa Tengah dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Semarang.

               Diresmikannya gedung Pengadilan Tipikor Semarang dilandasi adanya kecenderungan meningkatnya kasus korupsi. Selain itu, pengadilan Tipikor merupakan mata rantai dalam penegakan hukum dan harapan masyarakat sebagai tumpuan terakhir dalam penanganan korupsi.

               “ Kami akan berusaha menambah jumlah hakim ad hoc yang jumlahnya saat ini masih kurang, bahwa penambahan jumlah hakim "ad hoc" yang sesuai kualifikasi menemui beberapa kesulitan seperti kurangnya minat masyarakat untuk menjadi hakim "ad hoc" dan minimnya anggaran perekrutan. Kalau jumlah hakim karir di Pengadilan Tipikor bisa ditambah dari hakim-hakim yang telah bersertifikasi Tipikor, namun hakim ad hoc sulit didapatkan, Oleh karena itu saya mengimbau kepada para hakim tipikor untuk menangani kasus korupsi dengan berbekal ilmu dan pengalaman serta integritas moral yang tinggi serta dibutuhkan putusan yang berkualitas yang kelak akan memberi efek jera bagi para koruptor,"  kata Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa usai meresmikan gedung Pengadilan Tipikor Semarang di Semarang.

               Acara peresemian itu dendiri ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita.  Hadir dalam acara ini Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Hakim Agung, Gubernur Jawa Tengah, Forum Komunikasi Muspida, Para Pejabat Eselon I dan II pada MA, dan para undangan lainnya.

 

               Sementara itu pada saat bersamaan sebenarnya hendak digunakan para Panitera Pengganti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang untuk dialog menyangkut kecilnya nilai tunjangan para Panitera Pengganti. Para PP itu mempertanyakan besarnya tunjangan hanya Rp 225.000 per orang/bulan bila dibandingkan tunjangan hakim tipikor yang berkisar Rp 10 juta hingga Rp 12 juta perbulan  Jumlah ini belum sebanding dengan tugas-tugas mereka dalam membantu proses persidangan perkara tindak korupsi. Sayangnya, acara dialog antara Ketua MA Harifin Tumpa dan jajaran Pengadilan Tipikor, seusai peresmian Gedung Pengadilan Tipikor Semarang tidak terlaksana.

 

gedung_tipikor3